jillieruns

Jakarta -  Partai Buruh menargetkan memenuhi persyaratan peserta Pemilu 2024 mendatang pada akhir November 2021. Kini, Komite Eksekutif tengah menyusunnya. "Akhir November, seluruh kepengurusan provinsi, (pengurus di) 75 persen kabupaten/kota, (pengurus di) 50 persen kecamatan, dan 1.000 anggota, akhir November selesai menuju pada verifikasi," sebut Said Iqbal, petinggi partai politik itu, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (27/10). Jika seluruh persyaratan itu telah dipenuhi, termasuk di antaranya SK Menkumham yang mengesahkan perubahan susunan pengurus dan AD/ART, maka Partai Buruh siap mendaftarkan diri pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU. "Januari 2022, kami akan masukkan ( information dan persyaratan ke ) SIPOL KPU," kata presiden Partai Buruh itu. Komite Eksekutif Partai Buruh pada jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengumumkan, mereka telah menetapkan susunan lengkap pengurus di 34 provinsi. Berbeda dari partai lain yang menyebut kepengurusan mereka seba

Bandung -  Ridwan Kamil menyebut elektabilitasnya sebagai calon presiden mengalami peningkatan sejak April 2021. Hanya saja, ia tidak ingin kehilangan fokus menuntaskan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Diketahui, dalam berbagai survei sosok yang berpotensi sebagai calon presiden, Ridwan Kamil kerap berada di urutan 10 besar bersama nama lain, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranomo hingga Sandiaga Uno. Menurut dia, survei yang dilakukan sejumlah lembaga merupakan hal lumrah menjelang kontestasi politik. Hanya saja, soal peluang, ia mengaku tidak bisa memberi tanggapan secara mendalam. "Saya fokus menyelesaikan kewajiban sebagai gubernur. Pilihan paling rasional melanjutkan gubernur jilid dua, nasional itu tidak bisa sematematis dan masih jauh, cuma yang saya lihat April 2021 dengan sekarang ada kenaikan ( elektabilitas )," ujar dia. Pernyataan itu didasari pada pengalamannya saat mengikuti Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Saat itu, dari empat pasangan calo

Jakarta -  Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindak tegas maraknya penipuan pinjaman online (pinjol) ilegal. Menurutnya, masalah pinjaman online ilegal adalah permasalahan krusial dan meresahkan. "Masalah pinjaman online ilegal adalah permasalahan krusial dan meresahkan masyarakat, ada yang terganggu secara psikis, depresi, bahkan bunuh diri karena merasa tertekan. Oleh karenanya, saya meminta Polri dan OJK untuk menindak tegas serta memberantas maraknya penipuan pinjol ilegal tersebut," kata Dasco, Rabu (13/10). Ketua Harian Partai Gerindra itu mengapresiasi sikap tegas dari Presiden Jokowi dalam acara OJK Virtual Advancement Day 2021 mengenai maraknya penipuan pinjaman online dan tindak pidana keuangan electronic yang menjerat dengan bunga tinggi kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini marak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan malakukan aksi-aksi penipuan seperti pi

Jakarta -  Tanggal pemilu 2024 belum ditetapkan. Rapat Komisi II bersama Mendagri dan KPU belum terlaksana setelah batal digelar pada 6 Oktober 2021. Anggota Komisi II Guspardi Gaus menyatakan rapat pengambilan keputusan akan dilakukan usai masa reses DPR atau awal November 2021. "Sampai setelah masa reses, yaitu kira-kira awal November," kata Guspardi saat dikonfirmasi, Kamis (7/10). Mendagri Tito Karnavian kemarin mengirimkan surat permohonan penundaan rapat karena ada rapat internal dengan Presiden Jokowi. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan masih ada lima isu pemilu yang perlu digodok pihaknya. Isu pertama soal standar dan mekanisme sengketa pemilu. Kedua terkait lama waktu masa kampanye. "Kita sudah punya pengalaman (Pilkada) 2017-2018 itu masa kampanye pilkada 90 hari. Tapi kemarin, dengan masa kita menghadapi pandemi, Pilkada 2020 itu kita bisa pangkas jadi 70 hari dan itu enggak ada masalah," katanya. Isu ketiga soal usulan KPU