jillieruns

Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kepala daerah khususnya yang berasal dari partainya melihat kondisi sungai di wilayah masing-masing, demi mencegah bencana mengingat kondisi cuaca yang ekstrem. Hal tersebut disampaikannya saat membuka gelaran Pelatihan Dasar Manajemen Bencana dan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan Bagi Pengurus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD dan DPC di seluruh Indonesia. "Saya minta para bupati dan kepala daerah dari PDI Perjuangan harus selalu melihat hal ini. Belajarlah ke BMKG untuk mengetahui situasi dan kondisi cuaca hari ini dan prediksi ke depan,"kata Megawati, Selasa (28/9/2021). "Bayangkan kalau tiba-tiba sungai meluap. Yang terjadi karena air laut meninggi sehingga air sungai meluap tak bisa mengalir ke laut,"sambungnya. Megawati juga berpesan, jika memang terjadi bencana, para kepala daerah harus memikirkan jalur bantuan. "Jangan sampai jalur tertutup ketika t

Jakarta -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu untuk tahun anggaran 2022 yakni sebanyak Rp8,061 triliun. Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, mengatakan usulan tersebut setelah dilakukan pencermatan dan efisiensi anggaran. "Kebutuhan anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebelum pencermatan itu kami usulkan Rp13,295 triliun," kata dia dilansir Antara, Selasa (21/9). Kemudian, sesuai dengan hasil rapat kerja dan RDP pada16 September 2021, menurut dia KPU kembali melakukan pencermatan sekaligus efisiensi terhadap usulan tambahan anggaran penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 untuk tahun anggaran 2022. Jumlah tersebut, kata Ilham merupakan overall dari pagu anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 dengan usulan kekurangan anggaran KPU untuk 2022. Pagu anggaran KPU sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas, menurut Ilham berjumlah sebesar Rp2,452 triliun. Kemudian usulan kekurangan angg

Solo -  Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming menegaskan dirinya tetap akan berada di Solo, meski ada dukungan dari sejumlah parpol maupun organisasi keagamaan untuk melangkah ke Pilgub DKI Jakarta. "Enggak, saya di Solo kok. Wong saya datang menghadiri undangan," ujar Gibran, Selasa (14/9). Sabtu lalu, putra Presiden Joko Widodo itu memang pergi ke Jakarta. Namun menurutnya, kepergiannya ke ibukota itu tidak ada kaitannya dengan politik, apalagi dukung mendukung untuk Pilkada DKI Jakarta . Gibran mengaku, kedatangannya ke Jakarta untuk memenuhi undangan acara benefactor darah dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. Selain itu, ia juga menerima penghargaan pemenang Leading BUMD Awards 2021. "Ora, wong teko (tidak, saya datang) tok undangan sebagai, mewakili keluarga besar Karang Taruna," kilahnya. Gibran juga membantah adanya dukungan dari parpol maupun organisasi keagamaan. "Enggak, nggak ada dukung mendukung. Saya cuma datang (di acara PWNU DKI

Jakarta -  Lama tak muncul, Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung kembali membuat heboh. Dia menyatakan mengundurkan diri dari Partai Amanat Nasional (PAN). Lulung kembali bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno membenarkan hal tersebut. Dia bilang, Lulung sudah mengirimkan surat pengunduran diri dan menghubunginya. "Benar pak Haji Lulung kembali ke rumah lamanya di PPP. Beliau sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya dan telah menghubungi saya lewat telepon untuk menyampaikan niatnya kembali ke PPP," kata Swirl kepada wartawan, Selasa (3/9). Swirl mengungkapkan, Lulung kembali dengan PPP lantaran ingin memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut di DPW PPP DKI Jakarta. Swirl mendukung pilihan Lulung. "Kembali ke PPP memimpin PPP DKI Jakarta jadi beliau akan menjadi ketua DPW PPP DKI Jakarta untuk PPP. Saya secara pribadi mengucapkan selamat bertugas kepada pak haji Lulung selamat dan sukses dalam menjalankan se

Jakarta -  Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono optimistis Presiden Jokowi akan memutuskan secara bijak terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Sebab, temuan sejumlah lembaga terkait TWK sudah sangat jelas menyatakan bahwa pegawai KPK harus beralih menjadi ASN. "Hasil putusan Ombudsman RI, Komnas PORK, dan Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas dan terang bahwa pegawai KPK dialihstatuskan menjadi ASN, bukan dilakukan seleksi," kata Giri saat dihubungi, Rabu (1/9). Diketahui, melalui perkom KPK, alih condition dilakukan dengan cara TWK. Hasilnya, ada 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus. Namun, 18 di antaranya sudah mengikuti diklat bela negara dan dinyatakan lulus menjadi ASN. Sisanya 57 pegawai, termasuk Giri, akan dipecat per 1 November 2021. Sebab, dari hasil asesmen, mereka dinyatakan 'merah' dan tak bisa lagi dibina. Giri melanjutkan, temuan lembaga-lembaga tersebut telah menyatakan proses seleksi yang dilakukan