Direktur KPK Mengatakan Kini Waktunya Pak Presiden Menghentikan Polemik Terkait Tes Wawasan Kebangsaan

Jakarta - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono optimistis Presiden Jokowi akan memutuskan secara bijak terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Sebab, temuan sejumlah lembaga terkait TWK sudah sangat jelas menyatakan bahwa pegawai KPK harus beralih menjadi ASN.

"Hasil putusan Ombudsman RI, Komnas PORK, dan Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas dan terang bahwa pegawai KPK dialihstatuskan menjadi ASN, bukan dilakukan seleksi," kata Giri saat dihubungi, Rabu (1/9).

Diketahui, melalui perkom KPK, alih condition dilakukan dengan cara TWK. Hasilnya, ada 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus. Namun, 18 di antaranya sudah mengikuti diklat bela negara dan dinyatakan lulus menjadi ASN.

Sisanya 57 pegawai, termasuk Giri, akan dipecat per 1 November 2021. Sebab, dari hasil asesmen, mereka dinyatakan 'merah' dan tak bisa lagi dibina.

Giri melanjutkan, temuan lembaga-lembaga tersebut telah menyatakan proses seleksi yang dilakukan oleh KPK melanggar 11 nilai PORK, maladministrasi, dan melanggar hak konstitusi 75 pegawai karena merugikan mereka.

Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi agar 75 pegawai seluruhnya dilantik sebagai ASN. Begitu juga Ombudsman yang memberikan tindakan korektif kepada KPK untuk melantik mereka semua.

Tetapi, KPK belum melaksanakannya dengan dalih menunggu hasil putusan MK dan MA soal uji materi dan perkom KPK terkait TWK. Sementara terkait dengan tindakan korektif dari Ombudsman, KPK menyatakan keberatan.

"Praktik penyingkiran pegawai berprestasi dan berintegritas melalui kedok seleksi TWK tidak dapat dibenarkan dan harus dihentikan. Rekomendasi lembaga negara tersebut wajib dilaksanakan KPK, sebagai bentuk marwah ketaatan hukum," kata Giri.

Giri menjelaskan, apabila dicermati dari maksud kebatinan (original intent), UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyatakan, pegawai KPK dialihstatuskan secara administratif dan kemudian bisa dilakukan orientasi ASN jika diperlukan.

Dia menilai, sudah saatnya Presiden Jokowi untuk turun tangan untuk menghentikan semua polemik yang timbul akibat TWK ini.
"Presiden sebagai kepala negara rasanya sudah waktunya untuk menghentikan polemik TWK ini. Kita harus segera fokus kembali memberantas korupsi dan mengatasi pandemi," kata Giri.

Terlebih, kata Giri, presiden sebagai kepala pemerintahan dinilai memiliki wewenang mengangkat PNS bahkan mencabut kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Kondisi ini diperkuat secara hukum melalui Putusan MK yang final dan mengikat, dan rasanya tidak harus menunggu putusan lainnya. Kunci akhir dari pemecahan polemik ini saat ini adalah Presiden RI," pungkas Giri.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Eks Ketum Muhammadiyah Hadiri Pertemuan Rusia-Dunia Islam Bahas Dunia Baru Pasca Pandemi Covid-19

Jakarta -  Eks Ketua Umum Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin, mengatakan Russia dan dunia Islam memiliki hubungan historis yang kuat sejak masa lampau. Sehingga Rusia dan Islam sangat potensial untuk mengembangkan kerja sama konstruktif dan inovatif. Hal itu disampaikan Racket dalam persentasi Grup Visi Strategis Russia-Dunia Islam sesi ketiga Peluang Kerja Sama Russia-Dunia Islam tentang Pengembangan Design Baru Pembangunan di Jeddah pada (24/11). Pertemuan ke-15 itu dihadiri sekitar 30 anggota grup dari Russia dan sejumlah negara Islam. Selain itu, ratusan peninjau ulama, cendekiawan Muslim dari beberapa negara termasuk Russia dan negara Asia Tengah turut hadir. "Oleh karena itu, kedua pihak perlu menyiapkan skenario Dunia Baru pasca-pandemi COVID-19. Dalam hal ini, para pemikir Dunia Islam dan Russia perlu bekerja sama untuk menyiapkan suatu konsep peradaban alternatif," kata Racket dalam keterangan tertulisnya kepada pers, Senin (29/11). Hullabaloo menambahkan, pandemi C...
Baca selengkapnya

Inilah Nasihat Dari Gus Baha Untuk Sekjen Gerindra

Jakarta - Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyambangi kediaman Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nursalim atau yang akrab disapa Gus Baha. Kedatangan Muzani untuk 'ngaji' dengan ulama yang menguasai kitab-kitab klasik nusantara tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Gus Baha mengatakan politik merupakan seni mengelola kepercayaan publik. Saat ini menurut Gus Baha produk-produk politik lebih baik dibandingkan dengan zaman dulu (kerajaan). Sebab, dulu raja-raja saling berperang untuk mendapatkan kekuasaan, hingga pertumpahan darah tak terelakkan. Dewasa ini, menurut Gus Baha, politik telah berjalan ke arah yang lebih baik. "Kalau kita melihat politik sebagai cara atau seni mengelola kekuasaan dengan cara yang lebih enak, lebih beradab. Jadi cara (politik sekarang) itu sudah membaik, dari yang sebelumnya,"kata Gus Baha di kediamannya, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an LP3IA, Rembang, Jawa Tengah, Rabu (11/8). "Enggak kebayang dulu (misalnya) Timur Leste kel...
Baca selengkapnya

Karena Pakai Masker di Dalam Masjid Seorang Pria di Bekasi Diusir dan di Bentak Oleh Pengurus Masjid Tersebut

Jakarta -  Masyarakat dibuat heboh dengan beredarnya video clip berdurasi 2 menit 22 detik di media sosial. Dalam video, telihat ada seorang jemaah pria memakai masker sedang duduk dan akan melaksanakan salat di dalam sebuah masjid. Namun tidak lama setelah itu, pria itu dihampiri oleh beberapa orang yang diduga merupakan pengurus masjid. Mereka keberatan karena pria itu memakai masker. Para pengurus masjid itu meminta agar pria itu melepas maskernya. Tetapi pria itu menolak karena mengikuti aturan pemerintah. "Jangan pakai masker, jadi kita enggak ada perbedaan antara mosque dengan pasar," kata salah seorang pengurus masjid itu. Ia kemudian menyinggung surat Al-Imran ayat 96. Ia berkukuh meminta pria itu melepas maskernya. Tetapi pria itu menolak hal itu. Sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. "Saya pakai masker, saya taati aturan pemerintah," kata pria itu. "Pemerintah punya aturan ulama punya aturan. Kaga bisa, ulama lebih tinggi dari pemerintah,...
Baca selengkapnya